Menebak tentang hasil dari demo pemakzulan bupati pati
agaknya menarik. Sebab, peristiwa ini merupakan peristiwa yang amat langka. Setidaknya
dalam 26 tahun ini, baru terjadi kembali gejolak rakyat yang mendemo pemimpinnya
secara bersamaan. Akan tetapi, apakah revolusi pati yang diwujudkan dengan pemakzulan
bupati itu akan terlaksana?. Mari kita bahas.
Warga pati yang dikomandoi organisasi Aliansi Masyarakat
Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi demonstrasi jilid II di area DPRD pati. Aksi demo ini merupakan bentuk
pengawalan sidang pemakzulan Bupati Pati yang dilaksanakan oleh anggota DPRD
Pati. Mereka berharap DPR konsisten dengan komitmen awal bersama pentolan
pendemo yang dilaksanakan pada 13 agustus lalu, yang memutuskan pemakzulan
bupati.
Pada mulanya, demo hanya digelar di DPRD pati. Di sana
mereka menggaungkan protes mengenai sikap DPRyang tidak berpihak kepada masyrakat
dan tidak konsisten dengan keputusan awal. Yaitu memakzukan bupati pati,
sudewo.
Sayangnya, pemakzulan itu tidak terwujud. Bupati pati
hanya diberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja. Sedang jabatannya, tetap
aman sentosa sesuai dengan prediksi saya di tulisan awal. Hal ini, sontak menyulut
kemarahan besar-besaran dari pendemo.
Baca Juga: Demo Bupati : antara Kepentingan atau Keterpojokan
Aksi demo tersebut berlangsung dari pagi. Supriyono botok
beserta teman-teman pada awalnya juga meminta untuk masuk ke dalam gedung dpr. Sayangnya,
mereka tidak diberikan akses oleh polisi yang melaksanaan penjagaan super
ketat. Walhasil, mereka hanya bisa berorasi di depan gedung DPRD.
Menjelang sore tiba, hasil keputusan telah keluar dan
tentu saja hasilnya Bupati tidak dimakzulkan, hanya ada rrekomendasi perbaikan
kinerja. Akhirnya keputusan ini tidak memuaskan masa
pendemo, mereka lalu melaksanakan
konvoi. Rute konvoi tersebut mengelilingi kota pati. Aksi tersebut merupakan wujud protes masa karena aspirasi tidak digubris oleh pemerintah, mereka juga
merasa bahwa pemerintah telah berkhianat. Hingga pada
akhirnya konvoi tersebut diakhiri dengan melakukan blokade jalan pantura Nasional selama
kurang lebih 30 menit. Menurut keterangan pihak kepolisian dan 5 menit Menurut keterangan pengacara
AMPB.
Tentu saja Blokade jalan tersebut menyebabkan lalu
lintas di pantura macet total, sehingga dengan terpaksa polisi meringkus kedua
pimpinan pendemo tersebut. Mobil putih ford ranger milik supriyono botok juga
turut diderek oleh pihak kepolisian.
Supriyono dan teguh didakwa pasal KUHP tentang blokade
jalan provinsi. Sehingga atas kesalahan tersebut akhirnya mereka harus ditahan
di polda jateng. Kasusnya pun dilimpahkan ke POLDA Jateng.
Polisi berdalih bahwa blokade jalan bisa menyebabkan
kecelakaan lalu lintas, lebih jauh nantinya akan merugikan banyak pihak.
REFLEKSI
Jika meruntut peristiwa tersebut, ada beberapa poin
yang sebenarnya patut kita pertanyakan. Mengapa para pimpinan tersebut memilih
untuk memblokade jalan dibandingkan melakukan hal lain?, terlebih jalan yang
diblokade adalah jalan nasional. Sedangkan, kepentingan yang mereka perjuangan
hanya sebatas wilayah pati. Sangat tidak masuk akal sebenarnya jika mereka
melakukan hal tersebut. Ya, agaknya dalam pandangan kiri, wajar saja bila
polisi meringkusnya. Terlebih, mereka tentu sudah diincar lama oleh pihak
aparat berwajib.
Kedua, sebenarnya kepentingan seperti apa yang sedang
mereka perjuangkan?, mengapa bupati pati harus dimakzulkan, harus diganti?, tidakkah
ada jalan lainnya?, ataukah ada kepentingan orang lain yang ingin menjadi
bupati pati baru?.
Jika kita mau meruntut awal mula kasus. Tuntutan awal pendemo
ialah penurunan Pajak Bangunan PPBD,
bukan pemakzulan bupati. Seperti dugaan saya pada tulisan awal, bahwa demo
penurunan bupati adalah wujud keterpojokan —menurut saya pribadi— bukan murni
memang kepentingan awal untuk pajak maupun program.
Selanjutnya, jikalau bupati pati dimakzulkan dan
diganti. Apa jaminan bahwa bupati pengganti lebih baik?. Saya membaca ini bukan
perkara yang sifatnya hanya sebatas penurunan bupati lalu tiba-tiba muncul
sosok yang bijaksana arif serta berkomitmen tinggi untuk kabupaten pati. Saya kira
tidak semudah itu. Toh, sosok pengganti yang akan dimunculkan juga belum ada,
kriterianya saja misalnya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebutlah, saya menduga
bahwa demo yang dilakukan AMPB masih berbau politis berbasis kepentingan politik
bukan kepentingan masyarakat secara umum.
Saya kira sebagai warga negara, kita perlu kritis
untuk menentukan sikap. Berbicara dari luar hanya menjadikan kita semacam speaker
bagi orang budek, tidak akan didengar. Akan jauh lebih baik jika kita menjadi
pengawas independen pemerintah.
Toh, jalan pemakzulan dari awal sudah saya tebak tidak
akan terealisasi. Sehingga jalan lain yang paling logis adalah membuat perjanjian
bersama antara bupati dengan perwakilan AMPB dan DPR. Anggota AMPB bisa menjadi
pengawas independen, karena melihat kinerja DPR yang seakan-akan tidak netral
dan lebih condong ke bupati.
Mungkin, hal ini tidak akan memuaskan berbagai pihak. Namun,
dengan begini sikap dan gerakan yang telah kita semai dari awal lebih bisa bermanfaat
secara logis. Tinggal jika nantinya bupati tidak mencapai perjanjian tersebut,
kita buat gerakan lagi. Saya kira kepercayaan masyarakat masih baik. Tentu sikap
ini berbeda dengan Husein yang sebatas berdamai dengan bupati. Sikap ini adalah
sikap tegas namun terukur, agar pemantauan kinerja bupati dapat dijalankan
dengan serius. Saya kira Ini adalah perjanjian yang menguntungkan rakyat dan
bersifat kontinyu.
Bandingkan dengan sekarang. Akibat sikap yang kurang
hati-hati mereka justru terjeblos ke dalam penjara. Sehingga hal ini tidak merubah
apapun atau mendapatkan apapun terkecuali
hikmah kejadian saja.
Selanjutnya bupati akan bekerja seperti biasa tanpa adanya
kontrol tuntutan. Ia hanya menjalankan tugas, dan melupakan berbagai tuntutan
awal yang disuarakan saat demo 13 agustus kemarin.
Saya kira kembali lagi, bahwa sebagai masyarakat
penting untuk bersikap kritis dalam memandang beragam persoalan negara. Jangan menjadi
masyarakat yang hanya Ngeli di tengah derasnya air sungai. Kita patut
mempertanyakan berbagai hal agar apa yang kita suarakan benar-benar dapat mensejahterakan
masyarakat semua.
Penulis: Muhammad Romli MURI
Posting Komentar